PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
TIGA TRADISI PARTISIPASI (1)
PARTISIPASI POLITIK
Proses politik untuk mendudukkan orang/partai politik dalam lembaga pemerintahan
Melibatkan interaksi perseorangan/organisasi, biasanya partai politik, dengan negara
Diungkapkan dalam tindakan individu/kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, dan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah
TIGA TRADISI PARTISIPASI (2)
PARTISIPASI SOSIAL
Keterlibatan masyarakat sebagai 'beneficiary' pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan semua tahap/ siklus proyek pembangunan
Partisipasi masyarakat di luar negara/lembaga formal pemerintahan
Asumsi
Rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya
Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara kelompok-kelompok marjinal
Dapat menjamin berbagai penyimpangan pembangunan tidak terjadi
Masyarakat didorong untuk membangun organisasi baik dalam bentuk gerakan sosial atau kelompok mandiri
TIGA TRADISI PARTISIPASI (3)
Partisipasi Warga
Menekankan 'partisipasi langsung' warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan
Terjadi di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga
Asumsi:
Partisipasi merupakan hak yang melekat pada warga
Partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga kepemerintahan dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan
Menjadikan partisipasi menjadi lebih bermakna
Partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental
Semakin meluasnya desentralisasi
Partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan
Partisipasi warga merupakan instrumen 'pemberdayaan' warga untuk mengimbangi dominasi kekuatan negara
Bentuk-bentuk partisipasi warga: dewan anggaran kota, dewan pembangunan kota/daerah, dewan pengawasan pembangunan, dewan pendidikan kota (?).
Kelemahan Konsep Demokrasi Perwakilan
Sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak rakyat.
Sejauh mana mereka dapat menjalankan mandat para pemilihnya.
Bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban orang yang dipilih terhadap pemilihnya.
Siapa yang menanggung akibat kesalahan keputusan publikdar wakil yang dipilih
Bagaimana jika orang dipilih ternyata mengkhianati mandatnya
Apakah orang/partai pemenang pemilu dapat mengontrol birokrasi pemerintahan
PERGESERAN DALAM PARTISIPASI
PERTAUTAN ANTARA TRADISI PARTISIPASI
PARTISIPASI WARGA, TATA PEMERINTAHAN, DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PARTISIPASI DAN TATA PEMERINTAHAN
Partisipasi mensyaratkan pemihakan atas sistem/model tata pemerintahan tertentu
M. Gottdiener, menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (governance) yang berpusat rakyat (society center)
Peters, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam model tata pemerintahan partisipatif (participatory state)
Perluasan makna/konsep Tata Pemerintahan (Governance)
PARTISIPASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan adalah proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang,urusan, dan anggaran publik
Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis dan hierarkis melainkan ruang untuk interaksi dan menggabungkan pengetahuan
Partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bukanlah cara melainkan tujuan itu sendiri
TANGGA PARTISIPASI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PARTISIPASI
Komitmen politik dari pemerintah/partai politik pemenang pemilu
Akses terhadap informasi dan dokumen publik
Kerangka hukum untuk mendorong pelembagaan partisipasi warga
Tradisi dan organisasi warga
Sumber daya keuangan di tingkat daerah
Kecakapan partisipatif
CATATAN AKHIR
Partisipasi adalah konsep yang dinamis dan tengah mengalami perluasan arti dengan cepat
Baik sebagai cara maupun sebagai tujuan, partisipasi hendaklah ditempatkan sebagai proses
Berhati-hatilah dalam mentransfer contoh sukses dari pelembagaan partisipasi
TERIMA KASIH
