Cak Nun - Sebuah Kumpulan Tulisan

Gus Muhammad Saw

Sudah terpecah dan terkeping sampai seberapa PKB, juga NU? Tidak. Kita ambil perspektif lain. Itu bukan bentrok, bukan perpecahan. Itu romantisme demokrasi. Itu dinamika ijtihad (perjuangan pemikiran). Itu produk wajar dari tradisi berpikir merdeka: salah satu prinsip yang membuat manusia bernama manusia. Sebagaimana kalau jumlah pemeluk Islam ada sejuta, maka dimungkinkan ada sejuta aliran, dipersilahkan setiap orang memberlakukan tafsirnya masing-masing, dan satu-satunya yang berhak menagih pertanggungjawaban adalah Tuhan. Silahkan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Persis NU, Persis Muhammadiyah, Muhammad NU, Sunni, Syiah, Sun’ah, Syinni, PKNU, Langitan, Bumian, Lautan, Gunungan, PKB Alwiyah, PKB Wahidiyah, PKB Muhaiminiyah, PKB Yenniyah… semakin banyak semakin demokratis dan menghibur.

Tapi omong-omong sebenarnya PKB adalah satu-satunya parpol yang konstituennya paling berakar. Mungkin tidak tepat benar metaphor berikut ini: tapi ibarat hutan dan taman: PKB adalah upaya membangun hutan menjadi taman. Taman PKB berbasis di hutan yang melahirkan PKB, dengan akar dan sifat hutan yang masih kental. Golkar misalnya, adalah sebuah taman modern yang professional, sejumlah pohon diambil dari hutan dan tetap mendayagunakan kimia tanah hutan—tetapi ia sebuah taman teknokratis yang tidak memprimerkan hutan.

Semua, PDIP, PPP, PKS, PAN, PD atau PBB, juga tidak steril hutan, tetapi PKB yang paling jelas berakar di hutan. Asal muasal sosio-kulturalnya, dialektika historisnya, masih menampakkan kekentalan perhubungan antara tamannya dengan hutannya. Sebagaimana PAN, PKS, PPP dan PBB “gagal” mewujudkan jargonnya Cak Nurkhalis Madjid “Islam Yes, Partai Islam No”—PKB-lah yang paling kental setting budaya santrinya. ‘Partai Islam No’ susah keluar dan berkembang dari lembaran AD-ARTnya, de fakto tetap saja “Partai Islam”. Meskipun Ifrith Sekjen Komunitas Jin Internasional direkrut masuk PKB, tetap saja yang terjadi bukan pluralisme, orang tetap menganggap Jendral Ifrith yang masuk NU supaya kalau meninggal ditahlili.

Andaikan saja tradisi transformasi sosial berlaku cukup matang di Indonesia, kemudian atas dasar itu PKB dibangun kembali secara modern, maka dia susah ditandingi oleh kelompok politik yang manapun lainnya.

Akan tetapi PKB semakin seru saja bergumul di dalam bungkusan ’sarung’ tradisional. Mungkin saja sarung itu ber-merk ‘Gus’. Belum tentu benar, tapi kalau mau menabung pembelajaran tentang PKB hari ini ada baiknya kita tengok sosiologi budaya ‘Gus’, bahkan mungkin ‘antropologi’ nya.

Sopan santun Jawa menyebut Nabi Muhammad Saw dengan Kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab: Sayyid, semacam Sir. Sayyidina Muhammad.

Beliau pernah bilang “Saya jangan disayyid-sayyidkan”. Maka masyarakat Muhammadiyah cenderung tidak memakai gelar Sayyidina. Panggil ngoko saja: Muhammad. Tetapi kalau kita menyebut pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dengan “Dahlan” saja, “Si Dahlan”, atau dulu ketika beliau masih sugeng kita menyapa beliau “Mau ke mana Lan?”—teman-teman Muhammadiyah banyak tak siap juga.

Jadi idiom ‘Sayyidina’ itu mungkin berkonteks budaya sebagaimana kita memanggil “Pak”, “Mas”, “Oom”. Tentu saja “saya jangan disayyid-sayyidkan” itu tidak berhenti pada makna harafiah. Maksudnya Kanjeng Nabi kita jangan feodal, jangan menjunjung-junjung secara tidak rasional. Allah semata yang ‘Ali Akbar, yang maha tinggi dan maha agung. Sampai-sampai beliau tidak mau digambar wajahnya, khawatir jadi icon, branding, berhala, mitos.

Di kalangan Jawa tradisi, dipakai kata “Kanjeng”, “Raden” atau “Den”. Den-nya masyarakat santri adalah “Gus”. Gus itu semacam Raden yang ”islami”. Di Jombang ada Gus Rur, Gus Nur, Gus Dur. Untuk saya ada gelar VIP: “Guk”, Guk Nun. Itu panggilan sesama teman penggembala kambing, kerbau, sapi, ngasak di sawah.

Gus itu lebih tinggi dan lebih luas dibanding Den. Itu berlaku tak hanya secara tradisional. Semua wacana, persepsi dan analisis tentang wilayah perpolitikan tertentu di Indonesia selama 35 tahun ini terlalu meremehkan dahsyatnya kekuatan ‘Gus’. Sampai hari ini kita gagal ilmu, gagal obyektivitas, gagal kejujuran, gagal kerendah-hatian dan kejantanan di dalam memotret fenomena sangat faktual itu dalam frame pemikiran demokrasi, egaliterianisme, independensi budaya dan politik.

Itupun kalau bicara tentang Gus Dur, NU, PKB, Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid, PKNU, Choirul Anam, Kiai (desa pesantren bernama) Langitan dst, tanpa setting sejarah yang ‘masuk lubuk hutan’ secara cukup memadai. Gus Dur NU PKB dll hanya kita jadikan anasir-anasir dari khayalan akademik kita yang asyik sendiri dengan huruf-huruf, yang karena para akademisi dan pengamat adalah penguasa negeri wacana, maka mereka mengumumkan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa NU itu begini Gus Dur itu begitu—kemudian tatkala besoknya terbukti tak ada eskalasi rasional dari wacana-wacana itu, kita diam-diam melupakannya.

Mungkin kita tugasi khusus peneliti politik untuk memperhatikan hal-hal yang sederhana: kalau mau paham PKB, NU, Gus Dur: coba tengok pengetahuan tentang keluarga imigran Tebuireng, struktur dan eskalasi sejarah “klan-klan” pribumi dan pendatang di Jombang, budaya Ludruk dan Gambus Misri, Hadlratus Syaikh, Mbah Wahid, Mbah Wahab, Masyumi, Muhammadiyah, Yai Kholil Bangkalan, pisang, kitab, cincin……

Gatra, 23 Juli 2007