Dongeng Kasus Bank BJB Syariah Korupsi Riuh Bersama Aurora

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi, Kredit Pemilikan Barang

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi dan tata laksana kredit pemilikan barang Pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) harus terus diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Salah satu IKNB yang berkembang belakangan ini adalah perusahaan pembiayaan atau yang kerap kali disama-artikan dengan leasing.

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi dan tata laksana kredit pemilikan barang Perusahaan pembiayaan di Indonesia mulai diperkenalkan pada 1974. Pada awal kemunculannya, lembaga ini berjalan merangkak dan belum menunjukkan prospek cerah. Maklum, pada saat itu pembangunan Indonesia terfokus pada sektor pertanian. Situasi kemudian berbalik, selain pembangunan di sektor pertanian, bersamaan itu pula pemerintah melirik sektor industri sebagai fokus pembangunan.

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi dan tata laksana kredit pemilikan barang Perusahaan pembiayaan kemudian seakan menjelma jadi "bidadari" penolong. Lembaga ini menjadi alternatif bagi pengusaha untuk mendapatkan dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang (3-5 tahun) atau bahkan lebih. Selain pembiayaan konvensional yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, dalam perkembangannya kini perusahaan pembiayaan sudah memberikan altenatif pilihan syariah.

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi dan tata laksana kredit pemilikan barang Akademisi dan Praktisi PT. Al Ijarah IndonesiaFinance, Muhammar Amin, mengatakan dikutip dari buku Prof. DR H Veithzal Rivai,SE, MA, MBA ada 10 faktor yang merangsang kesuburan usaha lembaga pembiaayaansyariah. 

Kasus Bank BJB Syariah Korupsi dan tata laksana kredit pemilikan barang Antara lain, terbatasnya kemampuan bank memberi pembiayaan, sulitnyabank menghimpun dana, waktu yang lama dalam memutuskan untuk memberipembiayaan, nasabah yang memerlukan keputusan cepat, perlunya pengusaha akandana lain, bank tak mampu memenuhi kebutuhan nasabah secara penuh, adanyapembatasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetapan batas suku bunga depositahingga adanya fasilitas kredit likuiditas dari OJK. Faktor-faktor ini yangmembuat pembiayaan syariah terus mengalami pertumbuhan.