Penanganan virus corona di Jepang
Haruka Aoki (Anggita)
Virus corona adalah virus yang sudah menyebar di seluruh dunia dengan cepat. Karena obat untuk menyambuhkannya atau vaksinnya belum ditemukan, maka rakyat sedunia menderita mengatasinya. Kejadian ini menimbulkan tidak hanya kesakitan dan kematian orang, melainkan menyebabkan krisis keuangan, masalah keangguran, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Untuk melewati situasi berbahaya ini, negara-negara di dunia memambil berbagai kebijakan.
Pemarintah Jepang baru mengumumkan pengumuman keadaan darurat pada tanggal 7 bulan April, berkaitan dengan penyebaran virus corona. Di dalam pengumuman itu, pemerintah meminta masyarakat untuk bekerja dari jarak jauh sebisa mungkin, tidak mudik ke kampung halaman, tidak keluar rumah kecuali berbelanja, tidak membeli banyak barang kebutuhan sehari-hari dengan panik, menutup sekolah, mall, karaoke dan tempat umun lain untuk sementara. Keesokan harinya pengumuman itu, jalannya menjadi sepi dan ada tulisan “Tutup sementara karana dampak virus conona” di setiap toko.
Namun, kebijakan terhadap wabah virus corona tidak seketat yang di negara lain. Perusahaan, orang atau toko yang tidak taat aturan tersebut tidak dihukum atau didenda. Masyarakat hanya diminta untuk mengikuti aturannya, bukan dipaksa, demi menjaga keselamatan masyarakat. Selain itu, perdana menteri sudah mengaku bahwa tidak ada rencana lockdown. Begitu kebijakan pemerintah Jepang tidak ketat. Hal ini berhubungan dengan sistem pemerintahan Jepang. Berdasarkan undang-undang besar dan undang-undang, pemerintah tidak memiliki kekuasaan yang kuat atau membatasi hak asasi manusia. Ini karena politik Jepang pernah dikuasai oleh kaisar dan banyak trajedi ditimbulkan, terutama perang terhadap Amerika (Perang dunia kedua). Jadi supaya hal-hal itu tidak akan terjadi lagi, di undang-undang besar yang dibuat sesudah perang tertulis bahwa kekuatan dalam politik tidak boleh dimiliki olah satu orang. Ini alasan pemerintah Jepang tidak bisa membuat aturan atau undang-undang yang ketat.
Mungkin di konodisi darurat seperti saat ini, sistem pemerintahan yang memeliki kekuasaan yang kuat dan pemerintah pusat bisa memantau dan mengontrol semua kejadian di seluruh negara seperti Tiongkok lebih cocok. Bahkan ada media yang membina pemerintah Jepang bahwa pemgumuman kebijakannya tidak bermanfaat. Saya juga pernah berpikir bahwa kabijakan Jepang terhadap wabah virus corona ini seharusnya kebih ketat dan disertai hukuman atau denda seperti yang di Tiongkok atau negara-negara di Eropa. Akan tetapi, di situasi yang sangat tidak menentu ini, tidak ada yang tahu kebijakan apa paling berlaku. Semua menusia di bumi ini sekarang bekerja keras meskipun lingkungannya berbeda-beda. Jadi, Saya mengubah pendapat sendiri dan saat ini saya berpandapat bahwa sebaiknya kita berharap kita akan memenangkan virus ini pada masa depan dan berpikir secara optimis. Saya berharap situasi ini cepat membaik di Jepang maupun di dunia.
