Harmoni

Chapter 3

Hari ini DPRD Rawasari menggelar Rapat terbatas salah satu rapat tersebut akan  membahas mengenai Program Mimpi Bupati Untuk membangun Gedung 19 Lantai dengan Anggaran yang di ajukan senilai 1 Triliun Rupiah. DPRD terpaksa melakukan Ratas lebih cepat karena polemik ini menjadi semakin panas. Nota Protes telah banyak di layangkan baik Individu , organisasi dan Lembaga - lembaga terkait.

Pak Sulaiman selaku Ketua DPRD Rawasari membuka Rapat .

" Baik teman-teman pak bupati Ingin membangun Gedung yang di mimpikannya gedung 19 Lantai , Project sudah masuk beberapa minggu yang lalu namun banyak nota Protes masuk dari masyarakat . Kita sebagai perwakilan mereka yang mengajukan Nota Protes harus memutuskan dengan seadil - adilnya dan se bijak - bijak nya, " Buka Pak Sulaiman.

Salah satu angota DPRD mengangkat tangan. lalu anggota dewan tersebut berkata.
" Setelah melakukan musyawarah dengan partai dan keputusan partai telah bulat yaitu kami menolak program pak Bupati mengenai Proyek senilai 1 Triliun tersebut . Saya sepakat dengan apa yang di katakan Mas Galuh di majalah 'Jangka' jika anggaran tersebut Di dialokasikan untuk membangun universitas negeri karena kabupaten kita adalah kabupaten yang bersebelahan dengan Ibukota Provinsi dan kabupaten yang paling besar di provinsi namun kita belum punya wadah untuk memfasilitasi putra - putri daerah kita untuk menempuh pendidikan tinggi. " Ujar pak Toni salah Satu anggota dewan .

Dewan lainnya mengangkat tangan dan langsung berbicara" Pak , program pak Bupati sangat penting demi mewujudkan kabupaten kita yang Smart City dan SKPD seluruhnya juga akan di pindahkan di sana demi mewujudkan Rawasari satu Pintu sekarang kan kantor-kantor SKPD berpencar - pencar seperti kantor dinas pendidikan , kantor dinas Perhubungan dan lain-lain karena berpencar seperti itu maka bupati ingin menyatukannya agar Rawasari punya akses satu pintu dan pelayanan masyarakat lebih mudah . Dan saya yakin anak itu atau masyarakat yang protes mereka tidak mengerti apa-apa.  " Jelas pak Rusdi Ketua DPRD komisi D yang selama ini selalu menjadi loyalis bupati . Prestasinya tidak ada hanya mengklaim dia menciptakan Perda HIV / Aids padahal itu adalah ide dari mahasiswa yang berjuang selama 2 tahun dan perda tersebut menjadi permasalahan karena Draft Perdanya itu hasil Jiplak daerah lain.

" sebentar izinkan saya menggunakan Hak bjcara saya " Ujar Pak Sultan dari Partai yang berbeda sambil mengangkat tangannya .

" Bagaimana ketua , apakah saya di izinkan berbicara ? " Tanya pak Sultan .

Pak Sulaiman mengangguk
"Silahkan " katanya .

" Jadi begini pak , bapak bilang Rawasari agar satu pintu dan mempunyai satu Akses namun apa bapak lupa bahwa sekarang semuanya sudah di permudah lewat Online , sekarang semuanya bisa mendapatkan pelayanan yang tersembung ke website-website SKPD dan mereka bisa mendapatkan pelayanan secara Online . Contoh ketika Investor ingin mengajukan Izin tinggal buka saja Website Dinas perindustrian dan perdagangan di sana sudah ada petunjuknya sekalian sama pengajuan Izinnya , Jika masalah kependudukan seperti E KTP tinggal Buka website Dispendukcapil di sana juga sudah ada petunjuk dan layanan mana yang mau di pilih dan masih banyak lagi , oke kalau seumpama di satukan semuanya menjadi satu atap lalu Kantor - kantor lama mereka yang tersebar di berbagai lokasi akan di buat apa? , hanya di bongkar saja? mubazir Aset milyaran yang masih layak pakai hanya di bongkar . Dan jika bapak tahu orang yang menulis di majalah 'Jangka' adalah lulusan Sarjana universitas Indonesia , dia mantan Aktivis dan mendapatkan Kesempatan S2 di Jepang . Harusnya bapak sebagai Ketua Komisi D yang menaungi tentang pendidikan , Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berfikir bahwa uang tersebut bisa dianggarkan untuk mendirikan Universitas negeri karena tidak ada satupun universitas negeri di kabupaten kita atau membangun Rumah sakit di bagian Timur Kabupaten Karena Rumah sakit daerah di pusat kota sudah over kapasitas. " jelas pak Sultan Salah satu anggota DPRD yang menolak juga .

" tapi anggaran satu Triliun itu belum Final kan ?. " ujar pak Rusdi .

Pak Toni menanggapi
" pak anggaran jutaan bahkan sampai Triliunan itu adalah uang Rakyat , kita sebagai wakil mereka yang duduk di pemerintahan di berikan amanah untuk mengelolah anggaran ini sebaik-baiknya , walaupun belum final namun bukankah lebih bijak jika anggaran tersebut di gunakan untuk hal - hal yang lebih Vital seperti pembangunan Universitas negeri , Rumah sakit daerah baru karena yang lama sudah over kapasitas seperti yang di jelaskan pak Sultan atau kita investasikan di bidang industri untuk menyerap pengangguran yang ada di kabupaten " Pak Toni kembali menjelaskan .

Ratas tersebut semakin panas pihak yang Pro pembangunan Gedung dan yang kontra sama-sama ngotot dengan argumen masing-masing . Akhirnya Ratas berakhir Deadlock dan tidak bisa di paripurnakan .

Hasil Deadlock tersebut di antara lain
4 partai menolak , 1 partai menerima , yaitu partai pak Sulaiman dan pak Rusdi yang memang menjadi partai mayoritas di parlemen dan partai lainnya memilih Abstain .

**************
Esoknya Sekertaris daerah memberitahu hasil Ratas tersebut jika 4 partai tersebut menolak Mimpinya .

Penolakan dari 4 partai tersebut membuat pak bupati kecewa . Sebab pembangunan gedung tersebut bertujuan sebagai peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat namun bupati tersebut masih ngotot mewujudkan mimpinya.

Sementara itu partai penolak tersebut ramai-ramai memasang spanduk penolakan di protokol jalan Raya dan beberapa tempat strategis isi spanduk tersebut bermacam - macam mulai dari Bupati yang mementingkan gedung daripada Universitas atau Rumah sakit , uang 1 Triliun akan di bakar buat mimpi bupati , atau menyindir dengan kata " Gedung pejabat masih bagus tapi ngotot mau bangun gedung 19 lantai " dan masih banyak lagi .

Melihat sikap seperti itu Bupati berencana akan bermusyawarah kepada partai penolak tersebut dan mengatakan dengan nada sindiran di media .

" Kalau memang tidak sepakat dengan adanya gedung kasih solusi  jangan cuma masang spanduk " ujarnya dalam media .

Masyarakat pun sebagian nyeletuk .

" Solusi apa , sekarang kan zaman digital tinggal online sudah dapat pelayanan tanpa susah payah ke gedung. "kata salah satu masyarakat yang membaca pernyataan bupati di media online.

**************
Esoknya masyarakat pun banyak yang memasang spanduk tanda penolakan , spanduk penolakan muncul di berbagai tempat seperti " Warga kelurahan Jatipadang menolak rencana pembangunan gedung 19 lantai. " dan lain sebagainya .

Melihat suasana dan kondisi seperti itu bupati geram dan meminta satpol PP untuk menertibkan spanduk walau spanduk itu tidak melanggar perda selain satpol pp bupati juga menyuruh organisasi kepemudaan yang Pro dengan dirinya juga ikut menurunkan spanduk - spanduk tersebut .

Situasi pun semakin panas , bagaimana kisah perseteruan selanjutnya ?
Apa yang akan terjadi ?
Apa tindakan masyarakat lainnya ?

Simak di episode selanjutnya .

---------- Bersambung di Cahpter 4-------------