Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal

Hakekat dalam penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan adanya Daerah Otonom dan sekaligus penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh dan dari Pemerintah kepada Daerah.
Otonomi luas bermakna bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menentukan yang akan diurusi dan diprioritaskan, juga urusan yang belum dapat dilayani untuk kemudian diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah tergantung dari kebutuhan, kondisi, dan potensi yang ada di daerah, dan disinilah tersirat dalam konsep otonomi nyata, sehingga dengan demikian isi otonomi daerah dari daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda satu sama lain.
Satu hal yang esensial dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memasuki horison baru dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia. Hal itu menyangkut kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang sepintas lalu lebih luas dibanding dengan kewenangan Pemerintah (Pusat).