Kanim Mamuju Ikuti Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Dalam rangka tindak lanjut setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju beserta jajaran mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Rabu (24/01).

Pelayanan Publik Berbasis HAM merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Adapun beberapa tujuan P2HAM antara lain mewujudkan pelayanan UPT yang berpedoman pada prinsip HAM, memberikan pelayanan publik cepat, tepat, berkualitas dan tidak diskriminatif, serta untuk mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan.

Kakanim menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Mamuju telah meraih predikat pelayanan publik berbasis HAM pada tahun 2023 dan berkomitmen untuk terus mempertahankannya.

"Saya berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus semangat dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di Kanim Mamuju. Implementasi di lapangan dalam memberikan pelayanan keimigrasian terbaik bagi Masyarakat" ujar Andi Zulpikar.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dalam kegiatan ini.

"Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terus memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas dan tidak diskriminatif kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sulbar," tutup Marasidin.