Korupsi Bjb Terlepas Dari Kehati-hatian

Bank bjb berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank bjb dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan azas prudential banking menghindari kasus bjb korupsi .Bank bjb kembali mendapatkan penghargaan dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan tepat waktu pada 2014. "Pada 2015 bank bjb pun kembali mendapatkan penghargaan UPG terbaik," katanya.

Penghargaan berikutnya, sebagai BUMD dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik tahun 2016 dan 2017.

atatan gemilang lainnya adalah dana yang dihimpun dari pihak ketiga. bank bjb berhasil membukukan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp86,6 triliun. Jumlah ini naik 18,6% year on year (yoy).

Dilihat dari segi aset juga mengalami kenaikan. Aset bank bjb tercatat sudah mencapai 114,2 Triliun Rupiah atau naik 12,5% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan asset itu ditunjang oleh kualitas pelayanan yang terus mengalami peningkatan.

Dari berbagai catatan positif itulah, bank bjb diganjar beragam awardsprestisius sepanjang 2017 dari berbagai instansi, masyarakat, serta stakeholder.

Di samping itu, Bank bjb membukukan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 86,6 triliun, tumbuh 18,6 yoy. Total aset Bank bjb tercatat sebesar Rp 114,2 Triliun Rupiah atau tumbuh 12,5 persen yoy.

Kinerja tersebut ditopang kualitas pelayanan yang terus mengalami peningkatan. Maka, tak mengherankan bila Bank bjb meraih berbagai penghargaan prestisius sepanjang 2017 dari berbagai instansi, masyarakat, serta stakeholder.

Di lantai bursa saham, Bank bjb dengan kode BJBR masuk kategori LQ45, yakni kategori bergengsi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor kepada bank bjb.

  Bank BJB meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017). 

BJB menjadi salah satu bank pembangunan daerah yang terus mempertahankan tradisi sebagai bank yang selalu mendapat penghargaan dari KPK. Penghargaan sudah diterima sejak 2012 hingga 2017 untuk sejumlah kategori.

Kemarin, KPK juga kembali menyambangi Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanyakan komitmen rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi.

Hasilnya, koordinator KPK wilayah Sulawesi Selatan, Dwi Aprilia Linda, mengatakan pemprov sudah siap.

"Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan berkomitmen penuh, juga semua organisasi perangkat daerahnya. Lewat program e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, pencegahan korupsi terus dilakukan," kata Aprilia.

Dalam evaluasi, e-planning dan e-budgeting mampu mencegah praktik korupsi hingga 80%.

Program pencegahan lain ialah pengadaan barang dan jasa, perizinan satu pintu, manajemen SDM, dan penguatan inspektorat. 

Penyidik tengah menelusuri dugaan korupsi revitalisasi pasar yang bernilai Rp900 juta, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2013.

"Kami mengumpulkan dokumen keterlibatan pengurus Koperasi Serba Usaha Damai Sentosa, di Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakisjaya. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga Rp170 juta," kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Karawang, Deny Marincka Pratama.