Naar de 'Republiek Indonesia'

TUJUAN PKI

Tujuan partai-partai komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisme. Waktu terpukul hancurnya kapitalisme, dan terpukul jatuhnya borjuasi belumlah mewujudkan komunisme. Antara kapitalisme dan komunisme ada satu masa peralihan. Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktator atas borjuasi. Ini berarti bahwa proletariat dunia memaksakan kehendaknya atas borjuasi dunia yang berulangkali mencoba mendapatkan kembali kekuasaan politik dan ekonomi yang hilang, agar dapat mempergunakan kembali alat-alat pemeras dan penindasnya. Dalam masa penindasan itu, negeri-negeri kapitalis alat-alat penindasan borjuasi dunia diganti dengan negeri-negeri Soviet. Soviet adalah perwujudan diktator proletariat. Tujuan Soviet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.

Negara Soviet sebenarnya belum mewujudkan komunisme. Untuk mecapai komunisme orang harus melalui jalan yang lamanya mungkin puluhan tahun. Permulaan komunisme yang tulen berarti berakhirnya Negara Soviet. Negara Soviet akan berhenti sebagai negara, yaitu sebagai alat penindas dari proletariat, jika orang-orang borjuasi sebagai pemeras dan penindas telah dibasmi atau berubah menjadi anggota pekerja masyarakat komunisme.

Di masa kekuasaan diktator proletariat, maka industri besar yaitu industri-industri yang cukup terpusat, dinasionalisi. Itu berarti bahwa industri-industri itu diserahkan kepada negara proletar. Dengan nasionalisasi industri-industri besar, hak milik perseorangan tak berlaku lagi dan diganti dengan hak milik komunal. Dengan demikian juga akan hapuslah anarkisme dalam produksi, yaitu : menghasilkan barang keperluan hidup yang satu sama lain tidak ada sangkut pautnya sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Sebagai gantinya diadakanlah rasionalisasi, yaitu menghasilkan barang-barang keperluan hidup menurut kebutuhan masyarakat. Dengan hapusnya hak milik perseorangan dan anarki dalam produksi, persaingan juga akan hapus. Berhubungan dengan itu juga akan lenyaplah kata-kata yaitu : Kasta Proletar dan Kasta Borjuasi.

Dengan hapusnya persaingan juga tak akan berlaku lagi politik imperialisme, yaitu politik modal bank sesuatu negara kapitalis untuk merampas negara-negara yang dibutuhkan sebagai pasaran kelebihan hasil pabriknya, dan selanjutnya untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bagi industri-industrinya serta penanaman kelebihan modalnya.

Jika imperialisme tak ada lagi, perang imperialis pun tak akan ada. Pendek kata dalam masyarakat komunis akan hapuslah adanya hak milik perseorangan, anarki dalam produksi, persaingan, kasta-kasta, imperialisme dan peperangan imperialis. Sebagai gantinya tersusunlah hak milik bersama, produksi rencana, penukaran produksi dengan sukarela dan internasionalisme, yaitu perdamaian, kerjasama dan persaudaraan antara berbagai bangsa di dunia.

Apa yang diuraikan di atas adalah teori komunis yang bisa menjadi kenyataan jika kapitalisme dunia jatuh serentak, sebagaimana yang hampir-hampir terjadi pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Bolshevik pertama di Rusia. Karenanya Soviet Uni pada permulaan revolusi segera disusun atas dasar proletar yang agak tulen. Bukankah pengkhianatan kaum sosial demokrat yang hingga sekarang dapat menghalangi keruntuhan umum kapitalisme yang memaksa bolshevik mengadakan langkah mundur pada tahun 1921. Langkah mundur ini harus diterima dalam arti ekonomi dan taktik. Dalam arti ekonomi karena Negara Soviet mengijinkan berlakunya kembali hak milik perseorangan kepada petani-petani yang merupakan 80 % dari jumlah penduduk Rusia dan kepada borjuis-borjuis kecil di kota-kota, dan bersamaan dengan itu melakukan perdagangan dengan penghasilan barang dagangan atas dasar kapitalisme. Tapi langkah ini ternyata perlu karena perusahaan-perusahaan kecil yang belum cukup adanya pemusatan teknis dan administratif dan mula-mula juga dinasionalisi, menumbuhkan birokrasi yang maha besar. Karena sekarang hak milik perseorangan dan perdagangan para petani-petani dan perusahaan-perusahaan kecil diijinkan, lenyaplah serentak birokrasi dan ekonomi Rusia dapat berjalan lebih lancar. Kenyataan yang terakhir ini menunjukkan keuntungan politik yang banyak tak terduga, karena dengan demikian petani-petani dapat ditarik dalam barisan pendukung Negara Buruh.

Politik Ekonomi Buruh sebagaimana orang menamakannya tak akan terbatas khusus para Rusia yang terbelakang. Juga di negeri-negeri yang murni kapitalistis seperti Jerman, Inggris dan Amerika dimana + 75 % dari penduduknya menjadi buruh, adanya hak milik perseorangan dan perdagangan pada borjuis kecil dan golongan petani adalah suatu keharusan. Terutama di Indonesia politik ekonomi baru itu mempunyai arti yang sangat besar. Kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme kolonial dan tidak akan tumbuh secara tersusun dari masyarakat Indonesia sendiri, sebagaimana halnya dengan kapitalisme Eropa. Ia dipaksakan dengan kekerasan oleh suatu negeri imperialis Barat dalam masyarakat feodal Timur, untuk kepentingan-kepentingan negeri Barat.

Kapitalisme Indonesia masih dalam taraf permulaan perkembangannya. Industri-industri besar seperti industri-industri untuk membikin mesin-mesin, lokomotif-lokomotif dan kapal, malah industri-industri yang sangat penitng, seperti tekstil, masih belum ada. Berhubung dengan itu proletariat Indoensia berada lebih rendah daripada proletariat Eropa Barat dan Amerika. Diktator Proletariat yang tulen akan dapat membahayakan prikehidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya daripada itu bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya.

Untuk menjamin pripenghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan (dalam jatah yang terbatas) mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaan-perusahaan kapitalisme. Lebih daripada itu, negeri harus memberikan kepadanya bantuan baik materiil maupun moril, untuk mempertinggi produksinya. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan besar harus segera dinasionalisi. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat diperkembang tanpa kekuatiran akan datangnya kasta-kasta atau golongan lainnya. Dengan demikian pertimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.

Apabila perimbangan ekonomi telah tercapai, maka perimbangan politik akan menyusul dan dengan sendirinya. Sudah semestinya, buruh Indonesia sebagaimana halnya dalam ekonomi jalan politik tak boleh melangkah lebih jauh. Malah jika nanti buruh dalam perjuangan kemerdekaan nasinal dapat bagian yang maha besar, malah mereka tak boleh sama sekali mengabaikan adanya orang-orang bukan proletar dalam perjuangan mendapatkan bagian yang sama besarnya atau lebih, di Indonesia sistem Soviet yang tulen buat sementara waktu masih belum dapat direncanakan. Memang kita harus selalu ingat, bahwa buruh menurut kualitas dan kuantitasnya ada rendah, sedangkan orang-orang bukan proletar dalam jumlah besarnya dan objektif dan revolusioner, yang kecuali itu hampir semuanya tergoloong pada pemilik kecil. Karenanya dalam "Indonesia Merdeka" cara bagaimanapun kepara orang-orang bukan proletar harus diberikan kesempatan mengeluarkan suaranya. Akan tepat adanya, jika buruh dalam perang kemerdekaan nasional yang mungkin datang, mewujudkan barisan pelopor daripada seluruh rakyat, maka perusahaan-perusahaan besar akan jatuh ditangannya dan selaras dengan itu kekuasaan politik. Perimbangan politik dengan orang-orang bukan proletar akan mudah dapat diciptakan, yang mana akan sangat penting adanya bagi Indonesia Merdeka.

Apabila neraca nasional baik ekonomi maupun politik telah tercapai, maka Indonesia selanjutnya akan dapat berkembang di lapangan ekonomi dan politik! Kecepatan menuju ke arah Negara Soviet yang tulen dan selanjutnya ke arah komunisme tergantung kepada keadaan internasional dan lebih lanjut pada perkembangan industri di Indonesia sendiri.