Hukum di Indonesia

Bab 2

BAB II

PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum memang sudah diterapkan di Indonesia dari masa ke masa. Dari mulai masa Orde Lama ke masa Orde Baru hingga saat ini di Masa Reformasi.

Hukum dalam Orde Lama mempengaruhi konfigurasi politik yang denokratis dan kecenderungan semua produk hukum adalah responsif. Pada orde lama, Indonesia memiliki sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi yang dianut adakah demokrasi otoriter yang cenderung hukum konservatif dimana kekuasaan pembuat produk-produk hukum terpusat pada pemerintah. Konstitusi pada Orde Lama berawal dari UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Prergantian konstitusi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS disebabkan dari perundingan antara Indonesia dan Belanda dimana perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar menyepakati Indonesia memiliki bentuk Negara Republik Serikat dan kesepakatan kedaulatan RIS pada tahun 1949. Namun, konstitusi RIS berlaku di wilayah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Konstitusi RIS terdiri atas 4 alinea, dasar negara Pancasila, 6 bab dan 197 pasal. Konsitusi ini memiliki ciri yang tak dimiliki oleh UUD 1945 dimana bentuk negaranya berupa Serikat, sistem pemerintahannya adalah parlementer, kedaulatan negara dilakukan pemerintah dan DPR, demokrasinya liberal, dikenal senat sebagai wakil daerah bagian dan memiliki Senat beserta Dewan Pengawas Keuangan.

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat tidak sejalan dengan keinginan para Bapak-Bapak Bangsa juga banyak massa menganggap RIS adalah bentukan Belanda. Tak lama pada tanggal 19 Mei 1950, Prof. DR. Soepomo sebagai wakil RIS merancang suatu Undang-Undang sementara yang mengubah beberapa sistematika pemerintahan dimana dihapuskannya Senat. Semenjak itulah, susunan negara federasi atai serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibat dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi dimana Indonesia masih memilik basis sosial-ekonomi yang lemah dan sulit penggantian kabinet. Tanpa silih bergantinya partai mereka kian mementingkan kepentingan golongan partai yang memimpin kabinet tersebut daripada kepentingan negara atau kepentingan nasional. Struktur hukum dalam demokrasi liberal memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada saat itu.

Setelah kekuasaan Orde Lama berakhir, terlahirlah Orde yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dimana semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.

Namun, setelah hari dan hari berlalu, Orde Baru melaksanakan kepemimpinan secara otoriter dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meluas.

Lahan praktik korupsi disebabkan oleh politik desentralisasi dan tidak ada hukum yang dapat menghentikannya. Kasus korupsi dalam pemerintahan ini mencatat 524 kepala daerah dan 173 pemegang kekuasaan di pemerintahan. Bisa dikatakan di Orde Baru terjadinya krisis hukum. Seperti contoh nyatanya dimana kekuasaan kehakiman pada pasal 24 UUD 1945 bahwa sesungguhnya kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dan yang terjadi adalah peristiwa sebaliknya. Hakim bisa diajasmanfaatkan sebagai alat pembenaran rekayasa proses peradilan yang menyangkut diri penguasa dan orang-orang disekitarnya.

Program transmigrasi, repelita dan swasembada pangan mendorong masyarakat memperoleh kemakmuran dan hak hidup secara layak. Namun yang terjadi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti:

Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI Rasisme kepada orang Tionghoa yang menyebabkan ditutup sekolah-sekolah Cina dan koran-koran berbahasa Cina. Penyerangan anti-Kristen Pelarangan demo mahasiswa Larangan penyebaran ajaran Soekarno (Nasakom) yang merupakan akronim dari Nasionalis, Agama dan Komunis. Dimana ideologi tersebut merupakan hasil pelencengan dari Pancasila yang dilakukan oleh Soekarno Kerusuhan anti-Cina Pengeboman Gereja Pembunuhan aktifis buruh Perempuan Kerusuhan Mei Pembunuhan terhadap mahasiswa Trisakti

Pemberontakan G30SPKI. Sumber: Kompasiana

Keluarga korban pembunuhan mahasiswa Trisakti. Sumber: Kompas

Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar tidak diterapkan dalam orde ini karena sistem yang terlaksana dalam Orde Baru tidak sesuai dengan prinsip UUD 1945. Bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada Orde Baru terdiri atas:

· Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden

· Lembaga Negara tidak berfungsi sesuai melainkan melayani keinginan presiden.

· Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis

· Pancasila ditafsirkan semena-mena oleh pemerintah

· Rakyat tidak memiliki hak politik

· Pembentukan lembaga-lembaga yang tak ada dalam konstitusi

· Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melanglang buana.

Sumber: Dinarfirst.org

Pada Orde Baru inilah ketidakpercayaan masyarakat kian bertambah karena sebagaimana masyarakat harus diperlakukan tidak dilaksanakan.

Masa Reformasi merupakan masa setelah orde baru hingga detik ini. Berbagai pemerintahan setelah Presiden Soeharto sudah berjalan dengan lancar. Namun, kondisi Hukum di Indonesia saat ini sangat menuai kritik dari masyarakat daripada pujian atau support. Kritik dari masyarakat tersebut biasanya berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

Masyarakat awam banyak menganggap bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh petinggi-petinggi negara, pejabat dan pemilik kekuasaan di negara. Intinya adalah, UANG DAPAT MEMBELI SEGALANYA. Penegak hukum sangat diharapkan untuk tetap memperlakukan hukum dengan adil. Hukum sudah menjadi permainan uang di tanah air para pejuang ini.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan merupakan contoh nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang unik, contohnya ada seorang bernama Nenek Minah, umurnya sudah lanjut usia, beliau mencuri tiga butir coklat di Purbalingga segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sementara, seorang pejabat yang korupsi uang milyaran rupiah milik negara bisa bebas berkeliaran. Contoh saja seorang Akhil Mochtar yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (bayangkan, penegak hukumpun begitu!) ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan dimana KPK menyita uang dollar Singapura sebesar 3 milliar rupiah (jika di rupiahkan) dan dijatuhkan pada hukuman seumur hidup.

Mental para penegak hukum sudah rusak sehingga mecederai keadilan yang seharusnya dijaga bersama masyarakatnya. Ketidakadilan merupakan salah satu pemicu tindakan pemberontakan terhadap pembangunan bangsa.