Mencontoh Khalifah Saat Menyikapi Aspirasi Rakyat

58 3 0
                                    

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), mengatakan sikap Presiden yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Presiden terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.

Menurutnya, dengan sikap seperti ini tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. "Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke Istana Kepresidenan. Terbaru, mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa,18 Februari 2020. Bahkan pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet (tempo.co, 24/02/2020).

Presiden pun berencana mengguyur dana Rp72 miliar untuk influencer. Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan anggaran Rp72 miliar untuk influencer akan merogoh kocek APBN 2020. Pemerintah juga akan menggelontorkan Rp103 miliar untuk promosi, Rp25 miliar untuk kegiatan wisata, Rp98,5 miliar untuk maskapai dan agen perjalanan. Seperti diketahui, banyak negara mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning), dan maskapai penerbangan menghentikan sementara jadwal terbang mereka (cnnindonesia.com, 26/02/2020).

Rezim saat ini lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Ini mengantarkan pada keadaan bahwa kebijakan tersebut nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya dan meminggirkan suara kelompok yang berbeda pandangan ataupun kritis. Jelaslah, di sistem Kapitalisme-demokrasi neoliberal penguasa lebih tunduk dan berpihak kepada pemilik modal yang mendanai penguasa sebelum terpilih.

Seakan ada hal yang ingin ditutup-tutupi. Yakni, keburukan dan kebijakan yang tidak memihak rakyat yang dilakukan penguasa. Faktanya penguasa terus abai mengurus rakyatnya. Kemiskinan, ketimpangan sosial, pajak mencekik, tingginya kriminalitas, kerusakan moral-sosial, mahalnya harga kebutuhan pokok dan sebagainya, terus terjadi di tengah kehidupan dalam sistem sekuler Kapitalisme sekarang. Namun, rakyat dibuat tidak berani memberikan saran ataupun kritikan akibat tekanan rezim yang membungkam.

Bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menyikapi aspirasi publik? Dalam Islam, penguasa adalah orang yang menjalankan amanah mengurusi umat.
Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah perkaranya kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah)." (TQS. an-Nisa [4]: 59).

Meyampaikan pendapat merupakan hak seluruh kaum Muslim terhadap Khalifah. Rakyat leluasa memberikan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam sistem Islam kaum Muslim juga berkewajiban mengontrol serta mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan penguasa. Sebab, Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan muhasabah al-hukkam (mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan).

Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Nanti akan ada para pemimpin. Lalu kalian mengakui kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka)." Para Sahabat bertanya, "Tidakkah kita perangi saja mereka?" Nabi menjawab, "Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat."

Kata "shalat" dalam hadis ini merupakan kinayah (kiasan) dari aktivitas memerintah atau memutuskan perkara dengan (hukum-hukum) Islam. Penerapan aturan Islam merupakan kewajiban. Bahwa penerapan aturan Islam akan mewujudkan kehidupan aman, damai, adil dan sejahtera serta menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta.

Dalam sistem politik Islam pengaturan menyampaikan aspirasi kepada penguasa telah dicontohkan sejak Rasulullah Muhammad Saw menjadi kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Sebab, penguasa pun manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan perlu pula nasihat sesama kaum Muslim.

Terdapat pula Majelis Umat untuk menyampaikan aspirasi kepada Khalifah. Keberadaan majelis ini diambil dari aktivitas Rasul Saw yang sering meminta pendapat atau bermusyawarah dengan kalangan Sahabat dari kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum mereka. Tiap Muslim maupun non-Muslim, baik pria maupun wanita, yang berakal dan baligh mempunyai hak untuk dipilih dan memilih anggota Majelis Umat. Mereka akan menyampaikan nasihat, pendapat, masukan dan saran-saran, serta menyampaikan keberatan atau protes apabila terdapat aktivitas-aktivitas menyimpang dari hukum syariat yang dilakukan oleh penguasa maupun para pejabat negara.

Khalifah akan sangat terbuka terhadap kritik, koreksi dan aspirasi rakyat. Sebagaimana para sahabat pernah mengoreksi Khalifah Umar bin al-Khaththab sementara ia sedang berada di atas mimbar. Seorang wanita pernah memprotes Khalifah Umar karena beliau melarang penambahan mahar. Begitu pula Sahabat yang lain, Bilal dan Zubair pernah memprotes Khalifah Umar karena tidak membagi tanah Irak setelah dibebaskan. Khalifah Umar pun sering mengajak para sahabat untuk berdialog dan meminta pendapat mereka.

Begitulah, ketika penguasa menjalankan amanah jabatannya berlandaskan syariah, rakyat akan merasakan sendiri keadilan dan kebaikan dari penguasa. Tak perlu membayar influencer ataupun buzzer untuk pencitraan. Layaknya penguasa mencontoh sikap sang Khalifah. Rakyat akan menaati penguasa selama menjalankan pemerintahan sesuai hukum Allah SWT. Sehingga, penguasa benar-benar tulus mencintai rakyat dan penguasa pun dicintai oleh rakyatnya.[]

===============

FP MUSLIMAH BANUA NEWS
Follow, Like, Share, Comment
Muslimah Banua News
@muslimahbanuanews
Join Chanel
https://t.me/MuslimahBanuaNews
#HidupBerkahDenganSyariahKaffah
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet

KolaseTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang