Sajian Opini

Lima

Setelah Pemindahan Ibukota, Apakah Kaltim akan bernasib sama seperti DKI Jakarta?

Akhir-akhir ini, pemindahan ibukota sedang marak-maraknya diperbincangkan oleh segala kalangan, dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Tidak sedikit masyarakat yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang hal tersebut, bahkan banyak yang menolak secara terang-terangan. Mereka menilai Presiden Jokowi lepas tanggung jawab atas kondisi DKI Jakarta selanjutnya.

Pasca pengumuman pemindahan ibukota, banyak tudingan yang diberikan masyarakat pada pemerintah. Salah satunya yaitu tuduhan bahwa pemindahan ibukota, hanyalah untuk ajang mencari keuntungan bagi pihak swasta. Karena sehari setelah pengumuman, pengembang kelas kakap seperti PT Agung Podomoro Land Tbk memasang iklan pemasaran berupa apartemen bernama Borneo Bay City disertai embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara". Selain itu, ada pula tudingan bahwa keputusan pemindahan ibukota didasarkan atas perjanjian kompensasi politik pasca pilpres 2019 antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan tudingan itu, masyarakat mulai menilai sepihak bahwa Presiden Joko Widodo hanya memanfaatkan jabatannya agar namanya tetap melonjak naik di berbagai kalangan.

Beberapa alasan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ialah:
1. Letak Kalimantan Timur yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia.
Pemerintah kembali mengukur garis bujur beserta garis lintang yang berada tepat di tengah Indonesia, yaitu dua kabupaten. Kedua Kabupaten itu yakni sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Diharapkan, dengan pemindahan ibukota ke dua kabupaten itu, pemerintahan lebih terlaksana dengan baik.

2. Alasan Kalimantan Timur terpilih
Alasan pertama yaitu letaknya yang strategis dari beberapa faktor. Alasan kedua yaitu minimnya risiko bencana alam yang terjadi. Alasan ketiga adalah dekatnya Kalimantan Timur dengan dua kota yang sudah lebih dulu berkembang, yakni Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan. Alasan keempat yaitu Kalimantan Timur telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Alasan terakhir yaitu hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

3.Beban yang diberikan pada Pulau Jawa.
Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia. Jokowi berpikir bahwa rakyat tidak bisa dibiarkan untuk terus menerus memberikan beban pada Jakarta dan Pulau Jawa dalam hal kepadatan penduduk. Tetapi, Jokowi juga menjanjikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

4. Siapkan RRU.
Jokowi juga memberikan janji bahwa pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota.

5. Dana.
Masyarakat terkejut setelah Jokowi memberikan penjelasan tentang total kebutuhan untuk ibu kota baru yang kurang lebih adalah Rp 466 triliun.

6. Paling lambat adalah tahun 2024.
Jokowi menerangkan Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya. Dan paling lambat adalah tahun 2024, karena ditakutkan ada kendala.

Setelah 6 penjelasan itu dibeberkan, masyarakat tetap saja memberikan tudingan pada Jokowi dan pemerintah. Salah satunya adalah warga Jakarta sendiri. Mereka tetap menolak keputusan pemindahan ibukota tersebut karena ditakutkan ekonomi mereka akan menurun.

Salah satu warga, bernama Alif menjelaskan mengenai ketidaksetujuannya tentang pemindahan ibukota. Karena, dia menganggap bahwa pemerintah lepas tangan akan kondisi Jakarta yang buruk. Alif menganggap, Jokowi meninggalkan Jakarta yang penuh polusi, dan memilih Kalimantan Timur yang memang penuh penghijauan. Yang akhirnya, Kalimantan Timur juga akan bernasib sama seperti Jakarta.

Felicia, seorang PNS menilai pemindahan ibu kota justru akan banyak membantu pembangunan dan pengembangan di luar wilayah Pulau Jawa. Karena, apabila pembangunan tetap dilancarkan di Pulau Jawa, pulau-pulau lain tidak akan maju. Lagipula, apabila ibukota tidak dipindahkan ke Kalimantan Timur, Jakarta akan menjadi pusat segala-galanya. Dari pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, pusat pendidikan dan pusat pemerintahan.

Masyarakat yang menyetujui pemindahan ibukota pun tidak sampai 50%, bagaimana gagasan itu dapat terlaksana dengan baik?

Masyarakat akan menyetujui keputusan itu apabila kehidupan di Pulau Jawa dan Jakarta tetap terjamin seperti sediakala. Mereka takut, ekonomi di Kalimantan Timur akan melonjak naik dan ekonomi di Jakarta akan menurun drastis karena sepinya pengunjung.

Masyarakat juga akan menyetujui keputusan itu apabila pengangguran di Jakarta telah dituntaskan, sehingga Jakarta dan Kalimantan Timur dapat berkembang bersama-sama. Mereka berpendapat, pemerintah akan terus mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari keputusan pemindahan ibukota tersebut. Sehingga, mereka tetap teguh pada argumen yang ada dalam diri mereka.

Beberapa masyarakat, menilai bahwa saat ibukota dipindah ke Kalimantan Timur, Jakarta akan tetap macet, banyak polusi, dan tetap seperti dulu. Tidak akan ada yang berubah, kecuali pemerintah yang turun tangan sendiri untuk memperbaikinya.

Salah satu mantan gubernur DKI, berpendapat bahwa memindahkan ibukota, dapat mengurangi beban Jakarta. Karena, saat ada acara atau kepentingan tertentu, berbagai pihak undangan akan berdatangan ke Jakarta dan kembali memenuhi Jakarta yang memang sudah mengalami kemacetan yang parah. Ada juga mantan DPR yang berpendapat bahwa keputusan pemindahan ibukota, adalah rencana lama. Sudah berulangkali hal itu dikemukakan oleh Joko Widodo, tetapi akhirnya hanyalah wacana seperti sebelum-sebelumnya.

Tetapi, setelah berbagai pendapat sudah dijelaskan, masyarakat tetap saja menolak. Polusi akan tetap memenuhi udara, kemacetan akan tetap meneror Jakarta, penghijauan hanyalah wacana, dan sampah akan tetap berada di mana-mana. Masyarakat tetap menilai pemerintah kurang aktif untuk mengurangi hal-hal buruk yang terjadi di Jakarta. Karena, bagaimanapun usahanya, Jakarta tetap dan belum pernah bisa berubah seperti janji yang dilontarkan pemerintah. Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat ke pemerintah semakin berkurang, karena omongan pemerintah tidak bisa dipegang, hanyalah omong kosong.

Masyarakat berpikir, nantinya Kalimantan Timur juga akan bernasib sama seperti Jakarta. Setelah penghijauan yang telah mereka terapkan bertahun-tahun lamanya dirusak oleh pemerintah dengan iming-iming uang untuk dijadikan lahan pemukiman atau gedung-gedung tinggi.

Kalimantan Timur akan mengalami kemacetan parah seperti Jakarta karena akan didatangi oleh berbagai tamu undangan pemerintah. Kalimantan Timur juga akan menjadi Provinsi dengan pencemaran tertinggi seperti Jakarta. Lalu, Kalimantan Timur juga akan ditinggal oleh pemerintah setelah keadaannya memburuk seperti Jakarta dan ibukota akan kembali dipindahkan ke provinsi lainnya. Inilah yang membuat masyarakat tidak akan percaya sepenuhnya pada pemerintah, rasa egois dan seenaknya sendiri.  seenaknya. Sedangkan, setelah Kalimantan Timur menjadi ibukota, Jakarta akan dilupakan. Janji Joko Widodo tidak akan terwujud, karena hanya omongan belaka. Lantas, jika begini, pemerintah akan terus memberikan janji palsu semata.

Artikel oleh: Nenek Lutfi