teori konspirasi

Dokumen Rahasia Konspirasi China-AS Terhadap Indonesia

Berita ini bukan kabar baru. Namun, masih sangat relevan untuk disimak, bahkan bisa menjadi landasan pengetahuan anak-anak muda Indonesia. Jika perlu, menjadi bahan renungan untuk melahirkan sikap waspada.

Informasi itu dirilis oleh situs Wikileaks, yakni sebuah kawat rahasia Kedubes Amerika Serikat di Beijing yang berisi pertemuan Kemlu China dan AS. Dalam kawat itu, disebutkan, China berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler.

Seperti dilansir Notmisterjekyll, Wikileaks mengungkapkan bahwa China menginginkan umat Islam yang jumlahnya 85% dari 240 juta penduduk Indonesia, menjadi orang-orang sekuler. Tujuannya, agar muslim di Indonesia tidak membahayakan kepentingan China, yang sekarang sudah hampir menguasai Indonesia.

WikiLeaks menulis, kawat rahasia dari Kedubes AS di Beijing itu tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Saat itu, berlangsung pertemuan antara Wakil Menlu China Cui Tiankai dan Dirjen Urusan Asia, Kemlu China, Hu Zhengyue dengan pihak pejabat Kemlu AS, Eric John.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah negara Asean, khususnya Indonesia. Indonesia menjadi perhatian utama di antara negara lainnya. Eric John bertanya pada Hu, "Bagaimana pemerintah China melihat pemerintah Indonesia sekarang?"

"Beijing tidak terkesan dengan Presiden Indonesia pasca krisis ekonomi di akhir 1990-an. Tapi, Beijing terkesan dengan perkembangan yang ditujukan Presiden SBY yang berkuasa sejak 2004," demikian kata Hu seperti dikutip WikiLeaks.

Menurut Hu, China memantau, ada peningkatan gesekan antar etnis dan agama di Indonesia. Pemerintah China pun ingin mendorong sekularisasi muslim di Indonesia. "Beijing ingin mempromosikan Islam sekuler di Indonesia," kata Hu kepada John.

Bagaimana cara Beijing mensekulerkan muslim Indonesia? Menurut Hu, hal itu dilakukan dengan mendorong hubungan muslim Indonesia dengan muslim China. Dengan demikian, muslim Indonesia bisa terpengaruh dengan sifat muslim China. Di China, muslimnya memang sekuler, karena pemerintah China yang komunis itu, sangatlah ketat terhadap para pemeluk agama, khususnya Islam.

Bahkan, China tidak segan-segan melakukan repressif terhadap kaum muslimin, seperti yang terjadi di Propinsi Uigur.

Selain itu, dalam dokumen yang sepertinya sama, Wikileaks mengungkapkan, pemerintah China dan AS bersepakat menekan pengaruh TNI di Indonesia. Dengan mengurangi pengaruh militer, kepentingan ekonomi AS dan China bisa diamankan di Indonesia.

Pengaruh TNI Memudar

WikiLeaks seperti dilansir dari situsnya, merilis sebuah kawat rahasia dari Kedubes AS di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Saat itu dilakukan pertemuan antara Wakil Menlu China Cui Tiankai dan Dirjen Urusan Asia Kemlu China Hu Zhengyue, dengan pejabat Kemlu AS Eric John.

Dalam pertemuan itu, Hu mengungkapkan, ada kecenderungan memudarnya pengaruh militerisme di sejumlah negara Asean. Indonesia, Thailand, dan Filipina semakin terbuka, tinggal Myanmar yang masih kuat militerismenya.

"Presiden Yudhoyono sudah bukan jenderal. Pemerintahan militer di Thailand tidak akan berkuasa lama. Rumor kudeta militer di Filipina, nyaris mustahil terjadi," kata Wamenlu China Cui Tiankai.

John langsung menanggapi. Menurut dia, AS dan China harus mendorong reformasi TNI di Indonesia. Presiden SBY dinilai John memiliki itikad positif untuk reformasi militer.

"Presiden Yudhoyono sudah mengambil langkah positif. Kita harus mendorong transparansi, akuntabilitas dan reformasi militer," kata John.

John pun membuat penawaran, agar China bersatu dengan AS untuk menekan TNI. "Beijing sebaiknya bergabung dengan Washington untuk menekan perbaikan tata pemerintahan dan akuntabilitas militer di TNI," kata John.

John lebih lanjut mengatakan, transparansi TNI pada gilirannya akan mendorong transparansi pemerintah Indonesia dan pelayanan publik secara umum. Kalau sudah begini, investasi asing, seperti dari China dan AS pun akan mudah masuk ke Indonesia.

"Transparansi di tubuh TNI akan memaksa dan mendorong transparansi di dalam pemerintah Indonesia dan layanan publik yang penting untuk menarik investasi asing," kata John.