Potret Indonesia

Modifikasi Seleksi CASN

Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kembali dibuka akhir Mei 2021. Proses pendaftaran CASN tahun ini juga akan berbarengan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data dari KemenPAN-RB, dibutuhkan 1.275.387 formasi CASN untuk pusat dan daerah. Namun, hanya 741.551 formasi yang rencananya akan dibuka pendaftaran.

ASN atau yang dulu disebut PNS, sering dijadikan prioritas utama pencari kerja. Selain faktor penghasilan, pekerjaan yang nyaman dan terjaminnya tunjangan hari tua menjadi alasan banyak lulusan universitas menggantungkan nasib dalam seleksi CASN. Ratusan ribu pendaftar mencoba peruntungan dari formasi yang dibutuhkan.

Tahun 2021 tampaknya akan menjadi ledakan pendaftar ketika banyak karyawan yang di-PHK akibat krisis pandemi Covid-19. CASN seolah membuka ruang pekerjaan seiring meningkatnya jumlah pengangguran muda di Indonesia. Namun ada opini menarik bahwa menjadi ASN tidak diperlukan kecerdasan atau kepandaian, namun lebih kepada keberuntungan.

Syarat utama pendaftar agar lolos CASN adalah lulus tes administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Sedangkan SKB meliputi psikotes, wawancara, tes substasi bidang, hingga tes fisik.

Penentuan Kelulusan

Untuk menjaga standarisasi kualitas kelulusan pendaftar CASN, pemerintah menetapkan Passing Grade pada tes SKD. Besaran Angka passing grade diatur dalam Pasal 3 Permenpan RB No. 24 Tahun 2019, bahwa nilai wajib yang harus dicapai oleh peserta seleksi CASN adalah: (a) 126 (seratus dua puluh enam) untuk TKP; (b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan (c) 65 (enam puluh lima) untuk TWK.

Namun sikap Jokowi mengomentari ketidaklulusan Novel Baswedan dan 75 pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN terkesan kontradiktif dengan budaya penerimaan ASN sebelumnya. Menurutnya, TWK jangan dijadikan dasar memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes. Artinya, masih ada kelonggaran dalam penerimaan ASN.

Dalam perjalannya, Novel Baswedan dan sejumlah pegawai melaporkan Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya ke Dewan Pengawas KPK. Laporan berisi tentang pelanggaran sejumlah kode etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Ada dugaan ketidakjujuran dalam proses rangka alih status ASN.

Perbedaannya dengan tes SKD CASN konvensial adalah menjalankan proses TWK secara transparan yang bisa dipantau oleh semua orang. Sedangkan dalam tes wawancara tentang wawasan kebangsaan cenderung bersifat subjektif. Ada pekerjaan rumah yang banyak untuk kemenPAN-RB dan BKN sebagai penyelenggara tes CASN dalam memilih penyeleksi yang berintegritas.

Kasus TWK terhadap pegawai KPK menjadi pelajaran untuk lebih memperbaiki sistem seleksi CASN agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengacu pada nota keuangan APBN 2021, anggaran belanja untuk pegawai negeri sipil naik dari Rp. 403,7 triliun (outlook) pada 2020, menjadi Rp. 421,1 triliun pada tahun depan. Dengan anggaran sebesar itu, harapannya seleksi CASN dilakukan secara profesional agar bisa membantu negara, bukan malah membebani negara.

Saran Seleksi CASN

Selain memperbaiki sistem seleksi CASN, harus mulai digagas konsep zonasi seperti penerimaan siswa sekolah. Tujuannya memberikan previlege terhadap masyarakat daerah untuk berkarir di lingkungan pemerintahan daerah. Jadi hak istimewa bukan hanya diberikan kepada putra/putri Papua dan Papua Barat, melainkan kepada semua daerah di Indonesia.

Sehingga ada pemerataan pegawai ASN di masing-masing daerah. Memberikan banyak peluang kepada putra/putri daerah untuk bekerja di pemda atau lembaga pemerintah lainnya. Saat ini banyak jebolan universitas unggulan memilih seleksi CASN yang memiliki persaingan lebih rendah. Hasilnya, daerah-daerah tertentu banyak dikuasai oleh ASN yang berasal dari perantauan.

Konsep zonasi setidaknya membatasi ruang persaingan untuk tercapainya keadilan. Jangka panjang dari sistem zonasi CASN adalah untuk masa depan pegawai yang kemungkinan akan memilih migrasi ke daerah asal daripada menetap di daerah terpencil. Belum lagi toleransi kebijakan terhadap pegawai yang menikah dan menuntut untuk mutasi pada daerah yang sama.

Selanjutnya pemerintah harus serius mempertimbangkan efisiensi anggaran untuk ASN. Perlu diberikan pemahaman bahwa banyak orang yang tidak seberuntung ASN dengan mendapatkan gaji dan tunjangan jauh dari pekerja-pekerja swasta bergaji UMR. Jika tujuan menjadi abdi negara adalah untuk membantu kemajuan negara, agaknya tidak memberatkan apabila ada pengurangan tunjangan untuk membantu negara menyelesaiakan utang nasional.

Pernah dimuat di Harian Pelita

https://harianpelita.co/2021/06/02/modifikasi-seleksi-casn/