Sang Kupu-Kupu

Ketika Virus Corona Melanda

Jumat, 13 Maret 2020

Karena kasus virus corona (Covid-19) pemerintah memberlakukan sistem WFH di setiap instansi. Tapi hal ini tidak berlaku bagi instansi TNI/Polri dan rumah sakit. Apalagi swasta seperti bank, pusat perbelanjaan. Kalau pemerintah mau memberlakukan lockdown seperti di Italia, konsekuensinya pemerintah harus mau menyediakan bahan pangan dan keperluan lain bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara geografis, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kenyataannya, Jawalah yang paling banyak distribusi bahan-bahan kebutuhan rakyat. Di pulau lain, ada tapi karena terkendala transportasi dan jarak mengakibatkan disana harga-harga agak mahal.

Berbeda halnya di Italia. Jika kita umpamakan Italia seperti Provinsi Jawa Tengah luasnya, jelas pemerintah lebih mudah untuk melakukan distribusi. Kalau kita coba untuk jalan-jalan ke antar negara di Eropa, mungkin kita umpamakan seperti jalan-jalan antar provinsi di Pulau Jawa.

Pemerintah Italia memberlakukan lockdown total berawal dari penyebaran Covid-19 di wilayah utara Italia. Awalnya warga Italia tidak terlalu menganggap penting untuk dihindari. Namun kasus ini lambat laun semakin meningkat dengan bertambahnya angka kematian dan orang yang menderita semakin meningkat dengan gejala-gejala seperti sesak nafas, batuk kering, dan pilek.

Awalnya pemerintah Italia me-lockdown wilayah Utara. Ini tentunya mengakibatkan banyak orang yang memindahkan kunjungan wisata mereka ke selatan. Padahal penyebaran ini melalui kontak fisik antar manusia. Setelah kasus semakin meningkat di wilayah selatan. Pemerintah Italia menutup bar-bar, sekolah, tempat wisata dan universitas di seluruh Italia. Pemerintah Italia juga menjamin kebutuhan pokok di seluruh Italia. Venesia sebagai kota wisata yang dahulunya ramai, dalam sejarah dikenal sebagai kota pelabuhan, kini sepi.

Kebijakan lockdown yang dilakukan di Italia membuat beberapa netizen mendesak pemerintah RI melakukan hal yang sama. Padahal dengan kondisi geografis seperti kita, bisakah pemerintah menjamin kebutuhan pokok 250 juta rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pulau dan juga daerah pedalaman?

Mungkin seandainya ada bantuan dari pemerintah bisa sedikit membantu kali ya buat per rumah. Cuma masalahnya apakah bisa? Sementara bantuan yang cair dari pusat apakah 100% bisa diberikan ke tiap rumah dan tepat sasaran?

Di India, kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah India memicu demonstrasi besar-besaran oleh para pekerja migran di India. Mereka adalah pekerja yang berasal dari luar negeri. Mereka kesulitan untuk mengais nafkah dan mencari kebutuhan pangan. Padahal kontak fisik jelas tidak diperbolehkan. Bagaimanapun mereka tidak pedulu, yang penting pemerintah berani menjamin kebutuhan mereka.

Di kantorku saat ini, akhirnya pimpinan memberi perintah untuk melakukan WFH dengan dibagi untuk per hari siapa saja yang piket selama lima hari. Aku dapet jadwal hari Jumat besok dengan Mas Wahyu dari PNS Pemda dan Mbak Iqo dari PPNPN.

Di Pemalang, imbasnya juga sama terhadap seluruh pegawai. Memang dengan adanya kasus Covid-19 ini, Kantor Imigrasi Pemalang tidak membuka untuk pelayanan keimigrasian dalam pembuatan Paspor sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tetapi untuk segala informasi keimigrasian, Pemalang tetap melayani. Begitu pula di UKK Brebes.

Efek lain juga menyangkut masalah kontak antar pegawai. Di Pemalang, biasanya di Ruang Lantaskim, diantara salah satu pegawai ada yang sukarela membagi makanan. Nah biasanya pegawai mengambil di toples. Sekarang tidak. Malah masing-masing harus menumpahkan di kertas ataupun kertas minyak. Semua demi menghindari terkontaminasi ini. Bahkan sekarang, bersalaman pun dihindari. Semoga wabah ini segera berakhir.

Kamis, 29 Maret 2020

Berangkat ke Brebes, agenda besok jadwal piket di Brebes. Sebelumnya aku dapet kabar dari Internet kalo stasiun di Jakarta memberhentikan layanan kereta ke berbagai daerah. Aku pastikan dulu apakah benar hal ini juga terjadi di stasiun di Semarang.