Indonesia 1932

16. KPK, Cakrabirawa dan Polri

Angkatan bersenjata Indonesia memiliki jumlah 600 ribu personil lebih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia tidak memiliki kepolisian dan ABRI merangkap pekerjaan sebagai polisi di masyarakat. Hal ini membuat Herman ingin membentuk kepolisian di Indonesia.

Dia memerintahkan bahwa angkatan ke-4 akan segera di bentuk dan dinamai dengan Polisi Republik Indonesia. Sejak tanggal 10!Mei 1934 kepolisian pertama kali dibentuk dengan anggota 10.000 personil.

Sejak saat itu kepolisian mulai merekrut personil di iringi oleh tentara yang juga merekrut personil.

Pada akhir tahun 1934, polisi di Indonesia telah menyentuh angka 100.000 personil dan membuat ABRI semakin kuat.

Walaupun tugasnya bukan untuk mempertahankan negara dari ancaman luar, polisi tetap menjadi bagian dari ABRI.

Jika suatu saat negara membutuhkan tambahan pasukan maka Polri harus siap untuk ditempatkan di garis depan.

Oleh karena itu doktrinnya tidak beda dengan tentara, mereka dipersenjatai dengan senapan, pistol dan panser Anoa.

Menjadikan mereka seperti angkatan darat yang terlatih dan tidak kalah kuat dengan angkatan bersenjata lainnya.

Untuk membentuk unit Polri yang dipersenjatai senapan serbu Herman membentuk Brigade Mobile atau Brimob untuk memberantas teror dan pemberontakan tingkat kecil

Senapan serbu yang dimaksud adalah senapan serbu IR-33, yang menjiplak AK-47. IR atau Indonesian Rifle akan menjadi senjata standar ABRI pada tahun 1936 dikarenakan produksi bulanannya hanya 30.000 perbulan.

Brimob hanya dibentuk dalam brigade bukan divisi sehingga brimob memiliki 4 brigade dengan kekuatan 20.000 personil.

Selain membentuk Polri, Herman juga membentuk badan hukum untuk menindak dan menyidik para terpidana korupsi. Badan ini disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Herman membuat KPK langsung di bawahnya sehingga KPK dipersenjatai dengan senjata standar ABRI. KPK tidak masuk kedalam angkatan bersenjata dan menjadi unit independen dibawah Herman dan kementrian dalam negeri.

Walaupun begitu pengaruh kementrian dalam negeri di KPK tidak besar dan hanya sebatas formalitas saja.

Personil KPK yang dipersenjatai disebut sebagai TPK atau Tentara Pemberantas Korupsi. Jumlah TPK telah tembus hingga 50.000 personil yang tersebar di beberapa kota.

TPK merupakan algojo untuk mengeksekusi para koruptor dan sebagainya. Sudah ada ratusan koruptor yang ditembak mati melalui penggerebekkan dan penculikan.

Sehingga ada sebutan Petrus atau Penembakan Misterius. Jika ada Petrus maka yang ditembak sudah pasti adalah koruptor dan pengkhianat negara.

Herman membuat TPK untuk membereskan masalah dengan upaya apa saja, menurutnya harus ada rasa takut agar tidak ada tindakan korupsi dan sebagainya.

Mayat korban TPK biasanya dilempar ke jurang-jurang dan hutan. Biasanya di mayat korban ditempelkan duit agar jika orang menemukan mayatnya bisa memberikannya kuburan yang layak.

TPK ogah untuk mengurus mayat pengkhianat negara, memegang saja bagi mereka dianggap jijik. Lebih baik megang tikus dan babi dari pada memegang mayat koruptor.

Karena tugas ini lah TPK dan Bada Intelejen Negara atau BIN berkerjasama dalam menumpas para pengkhianat dan penyusup di Indonesia.

TPK lebih seperti polisi dari pada polisi itu sendiri, mereka tidak kenal takut dan akan berbuat apa saja agar Indonesia terus ada. TPK disebut-sebut adalah sikap Herman yang tidak kenal belas kasihan.