Sayap Tanah Air 2 - Dibalik Konflik...

WE GOT A FLANKER DOWN!!!

"Saudara-saudaraku, se-Bangsa dan se-Tanah air. Sengketa di sebelah utara perbatasan Kalimantan masih terus berlangsung. Namun demikian, saya meyakinkan pada saudara-saudara yang tinggal dekat dengan wilayah konflik, agar tetap tenang"

"Segenap lapisan Tentara Nasional Indonesia, terus siap-sedia mengawal keamanan setiap jengkal wilayah Republik Indonesia. Dan apabila Saudara memilih untuk meninggalkan tempat tinggal Saudara karena merasa terganggu ataupun terancam akibat konflik di sebelah utara perbatasan, harap laksanakan dengan tertib, berkoordinasi dengan aparat militer setempat untuk ketertiban dan keselamatan Saudara dan keluarga. Dan kepada putra-putri terbaik bangsa yang saat ini sedang bertugas di wilayah perbatasan, laksanakan tugas sebaik-baiknya, jagalah diri kalian, sebagaimana kalian menjaga keselamatan saudara-saudara sebangsa dan se-tanah air kalian"

"Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi kita semua, dan memudahkan tugas kita. Marilah bersatu untuk Indonesia yang aman dan berwibawa"

Tutup Presiden dalam salah satu pidato hariannya kepada masyarakat. Sejak mulainya konflik dii utara perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, hampir setiap hari Presiden memberikan pidato singkat, yang umumnya lebih kepada menceritakan kondisi umum dari konflik tersebut, serta langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah. Selain itu, melalui pidato-pidatonya, Presiden Rudy Indrajaya terus berupaya menjaga keyakinan para warga yang terdampak didekat kawasan perbatasan.

Indonesia dan Malaysia sudah menjadi negara tetangga yang begitu lama, bahkan membuat perbatasan antara kedua negara bukan lagi merupakan wilayah yang menakutkan macam perbatasan Korea Utara dan Selatan, atau perbatasan India-Pakistan yang setiap saat dijaga oleh pasukan militer.

Banyak titik di perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan kampung-kampung atau desa-desa dimana warga kedua negara berbaur dan saling melintas perbatasan setiap saat. Dan tentunya, dengan terjadinya konflik ini, warga lingkungan-lingkungan itu merupakan yang bisa terdampak secara langsung.

Riak-riak kecil gelombang pengungsian mulai terjadi beberapa hari terakhir, makin menjauh ke selatan dari wilayah perbatasan. Tidak hanya mereka yang berstatus WNI, bahkan sejumlah warga Malaysia terkadang turut mengungsi ke wilayah Indonesia yang kondisinya lebih aman.

Dua pekan sudah operasi militer Filipina di wilayah Sabah, Malaysia terjadi. Setiap harinya, laporan intelijen tentang titik-titik kontak senjata terus masuk ke laporan eksekutif pemerintahan negara-negara yang bertikai, maupun negara tetangga.

Dewan Keamanan PBB bahkan sudah mengeluarkan resolusi untuk penghentian kontak senjata. Namun di lapangan, resolusi itu sepertinya diabaikan begitu saja. Baik pihak Filipina maupun Malaysia, keduanya terus berkeras bahwa pihak lawan mereka yang selalu mengabaikan resolusi dan menyerang terlebih dahulu. Namun ekspansi militer Filipina di Malaysia nampaknya juga cukup cepat. Dalam dua pekan, pergerakan mereka sudah maju ratusan kilometer dari Lahad Datu.

Dan untuk mencegah meluasnya dampak konflik tersebut ke negara tetangga, maka PBB memutuskan bahwa dalam jarak 500 meter dari garis perbatasan Malaysia-Indonesia maupun Malaysia-Brunei Darussalam ditetapkan sebagai buffer zone, zona penyangga, tidak diizinkan adanya kegiatan militer berseragam dikawasan itu.

PBB sendiri melalui misi khusus United Nations Missions in Borneo saat ini lebih terfokus untuk menjaga area buffer zone perbatasan tadi. Namun pengawasan dan penindakan dengan penggunaan asset militer Indonesia yang sejak hari pertama serangan sudah ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi perbatasan, tetap dibawah kontrol Presiden RI.

Seperti halnya pagi ini, executive report yang diterima jajaran Presiden RI hingga Panglima TNI, menyebutkan bahwa berdasar laporan intelijen lapangan dari Tontaipur Kostrad, ada pergerakan pasukan tak dikenal yang mendekati kawasan buffer zone. Sekalipun baik kedua negara yang bertikai maupun dua negara tetangga tidak ada yang mengakui menggunakan buffer zone, tetapi hal itu sangat umum terjadi, bahkan berulang kali, bahwa kawasan yang dipastikan tidak ada aktivitas militer itu menjadi sarana untuk perkuatan pasukan di garis depan.