LAUT BIRU (END)

Chapter 13 (The Puzzle)

Chapter XIII: The Puzzle.

Beberapa bulan sebelumnya

Ruang Rapat Kerja Komisi I
Gedung DPR-MPR
Jakarta
11.06 WIB

Suasana ketegangan terasa pada ruangan rapat ini, dan anggota Komisi I tampak bersiap-siap sebelum mendengarkan pemaparan dari Menteri Pertahanan Marius Tinangon. Beberapa anggota dewan tampak tak mengerti mengapa mereka harus tetap di sini dan hadir dalam rapat ini, karena pemaparan ini tak akan jauh berbeda dari dua pemaparan selanjutnya, nyaris tak ada yang baru. Walaupun begitu, ada satu hal yang menahan mereka supaya tidak pergi lebih awal atau pun terlihat mengantuk; ya, pada rapat tertutup ini, Presiden Hariman Chaidir sendiri ikut pula hadir di sana.

Dalam dua rapat tertutup sebelumnya, Menhan Marius Tinangon telah menjelaskan dengan semua pemaparan dan data-data yang dia miliki, memakai penjelasan yang paling rasional dan persuasif yang bisa dia kerahkan, namun entah kenapa pada dua pemaparan sebelumnya pihak DPR terutama Komisi I masih saja terkesan belum puas. Ini sedikit banyak membuat jajaran kabinet bidang pertahanan dan keamanan pusing bukan kepalang. Kenapa? Karena persetujuan DPR diperlukan dalam hal ini, karena memang telah sebelumnya disyaratkan. Dan rapat ini adalah untuk membahas mengenai KRI Antasena yang pada saat ini tengah bersiap untuk menjalani tes akhirnya. Akibat urgennya dari masalah inilah maka pada rapat tertutup ketiga ini, Presiden Chaidir memutuskan untuk turun langsung menanganinya, sebuah hal yang sebenarnya di luar kelaziman.

"Boleh saya mulai sebelumnya," kata Fariz Hamzah, ketua dari Komisi I, "dengan mengatakan bahwa sebenarnya Anda tak perlu datang kemari, Tuan Presiden, seharusnya cukup dengan kehadiran Pak Marius dan Laksamana Salampessy saja; beserta staf, untuk menjelaskan dengan kami,"
"Kalau boleh saya perjelas, Tuan Fariz, apabila dua rapat sebelumnya berjalan lancar; maka saya pun tak akan ada di sini pada hari ini," kata Pres. Chaidir, "tapi saya dengar bahwa pihak Komisi I mempersulit Pak Marius di sini pada dua rapat sebelumnya; dan mengingat pentingnya masalah ini, maka mau tak mau saya harus datang hari ini,"
"Sungguh, Tuan Presiden, walaupun saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda di sini; tapi ini memang tidak perlu," kata Fariz Hamzah, "kami dari Komisi I dengan Tuan Marius di sini hanya masih belum mencapai kesepahaman soal beberapa hal, andai saja sebelumnya Tuan Marius mau menjelaskan mengenai beberapa hal yang masih kami pertanyakan..."
"Sudahlah, Tuan Fariz, kita mulai saja dan tak ada gunanya untuk membuang waktu dalam keadaan seperti ini," kata Pres. Chaidir dengan nada tinggi, "saya sudah mempelajari semua notulen dan laporan dari dua rapat Kementerian Pertahanan dengan Komisi I sebelum ini; dan saya tak melihat ada masalah dari pemaparan Kementerian Pertahanan; oleh karena itu saya ingin tahu apa yang sebenarnya menghambat dikeluarkannya persetujuan dari Komisi I,"

Fariz Hamzah tidak menjawab, hanya kemudian menatap sejenak mata Pres. Chaidir yang tampak seolah tengah dipenuhi oleh api yang menyala-nyala.

"Baiklah, kalau begitu mari kita mulai rapatnya," kata Fariz Hamzah, "atas petunjuk dari Bapak Presiden tentu saja,"

Beberapa orang anggota Komisi I tampak terkikik menahan tawa setelah mendengar perkataan Fariz Hamzah itu. Tapi tak ada tawa serupa dari pihak Kepresidenan. Jelas sekali bagi pihak Kepresidenan, gurauan yang meniru jargon terkenal salah seorang menteri pada masa Orde Baru ini tidaklah lucu.

Menhan Tinangon pun segera memberikan pemaparannya dengan semua orang, termasuk Pres. Chaidir memperhatikan secara serius. Duduk di sebelah Pres. Chaidir adalah Arfa, yang kali ini dibawa oleh Pres. Chaidir untuk menambah "jumlah amunisi" dari pihak Kepresidenan. Misi yang dibawa oleh Pres. Chaidir saat ini memang jelas dan gamblang: persetujuan dari Komisi I DPR harus didapatkan pada hari ini juga, titik!

Selain Pres. Chaidir, Arfa adalah satu-satunya delegasi yang juga tidak hadir dalam dua pertemuan selanjutnya. Namun dia mengetahui pemaparan dari Menhan, karena sebelum dipaparkan di depan Komisi I, Menhan, sebagaimana prosedur, melaporkannya dulu kepada Presiden, dan Arfa kebagian jatah untuk melakukan pengecekan prosedural atas pemaparan tersebut.