Story by My_Lody
🍅Kaisar Uchiha🍅
Kaisar Uchiha berjalan dengan penuh wibawa, biasanya Kaisar tak pernah sekalipun memiliki minat untuk melihat disekitarnya.
Namun, sebuah foto berhasil membuat langkahnya terhenti, onyc gelapnya menatap intens pada...
Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM.
Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibandng dengan negara-negara di sekitarnya.
Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.
Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang.
Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada.
Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang.
Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :
■ Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen ■ Badan Eksekutif terdiri dari anggota kabinet ■ Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum
Di Jepang,
Jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka.
Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat.
Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. 🎉 Kaisar adalah Kepala Negara Jepang.🎉
Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri. 🎉 Jabatan Kepala pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri.🎉
Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang.
Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri.
Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.
Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.
Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas).
Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.
Membicarakan sistem pemerintahan (dalam arti luas) suatu negara berarti membicarakan hubungan antar sub-sistem pemerintahan, yang meliputi semua lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada suatu negara itu, untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara) misalnya hubungan antara lembag-lembaga eksekutif, legislatif dan yudisiil. Sedangkan sistem pemerintahan dalam arti sempit, hanya membicarakan hubungan antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam suatu negara.
Dengan demikian membicarakan sistem pemerintahan Jepang (dalam arti luas) berarti membicarakan hubungan antar organ-organ negara atau lembaga-lembaga negara yang ada di Jepang (dalam supra struktur politik), yaitu antar :
Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri) yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
Lembaga Legislatif (Legislature), yaitu National Diet(Parlement Nasional).
Lembaga Judisiil (judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung).
Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, oleh karena itu, kekuasaan lembaga -lembaga negara tersebut tidak terpisah, melainkan terdapat hubunan timbal balik yang sangat erat.
Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial murni, yang didalamnya terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas (separation of power) antara lembaga negara yang ada (misalnya: Sistem pemerintahan Amerika Serikat).
Sumber ; http://rahmiikurnia.blogspot.co.id/2013/01/pemerintahan-parlementer.html?m=1
Catatan: Fanfiction yang Lody tulis, benar-benar negara dalam bayangan Lody. Tidak mengikuti keadaan dalam dunia Real.
Spoiler: Dahulu saat jaman kerajaan, Kerajaan Uchiha yang dulunya hanya satu kerajaan kecil, ternyata mampu menakhlukkan kerajaan lain menjadi kerajaan dibawah kekuasaannya.
Hal itu, membuat Kerajaan Uchiha berganti menjadi Kekaisaran Uchiha.
Kaisar pertama, yaitu Kaisar Otsutsuki memiliki dua keturunan, membuat Kaisar Otsutsuki memilih anak pertamanya yaitu Kaisar Senju.
Urutan pemimpin kekaisaran uchiha adalah 1. Kaisar Otsutsuki 2. Kaisar Senju 3. Kaisar Senju II 4. Kaisar Sarutobi 5. Kaisar Namikaze yang menjabat sebagai pemimpin dalam 2 periode. 6. Kaisar Namikaze 7. Kaisar Uchiha
Kenapa Kekaisaran tersebut bernama Kekaisaran Uchiha (?) Padahal nama pemimpin tak memiliki marga Uchiha (?)
Alasannya karna Kaisar Otsutsuki yang begitu menyayangi kedua anaknya, akhirnya memberi nama Kekaisaran tersebut dengan nama Kekaisaran uchiha sebagai bentuk pengganti keturunan Uchiha yang tak menaiki tahta.
Era tahun 2017 Kaisar Uchiha yang pada masa awal pengangkatan belum paham tentang kekaisaran, menunjuk Kepala Keluarga Bangsawan Haruno atas permintaan ibundanya sebagai Perdana Menteri di Konoha.
Walau Konoha adalah kota yang masih ikut dalam wilayah teritorial Negara Jepang, namun karena hak istimewa dari Presiden Sarutobi yang merupakan keturunan Kaisar IV.
Akhirnya, Konoha tetap menjalankan Pemerintahan Monarki, dengan kepemimpinan milik Kaisar Kekaisaran Uchiha.
Sedangkan tugas Perdana Menteri untuk menyambungkan hubungan Konoha dengan Jepang. Namun, setiap keputusan Perdana Menteri harus disetujui lebih dulu oleh Kaisar.
